KONSEKUENSI LEGITIMASI PEMERINTAHAN YANG LEMAH

16 Maret 2025 – KONSEKUENSI LEGITIMASI PEMERINTAHAN YANG LEMAH. Ada fakta menarik di Bangladesh, penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) mengakibatkan kerusuhan massal dan menjadi penyebab jatuhnya Kepala Pemerintahan, yaitu Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Tentunya sangat mengherankan untuk banyak orang tak terkecuali bagi kalangan di Indonesia.

Pemicu ini berawal tahun 2024, Pemerintahan Bangladesh membuka rekrutmen PNS dengan kebijakan sistem yang mengutamakan bagi keluarga veteran perang yang telah berjasa dalam perang melawan Pakistan tahun 1971, tak tanggung-tanggung Pemerintah mengalokasi 30 persen kuota penerimaannya. Kebijakan tersebutlah yang menimbulkan protes besar-besaran sehingga memicu terjadinya bentrokan aparat kepolisian dengan para pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah mahasiswa, kerusuhan massal tak terelakan, hingga aksi pembakaran gedung-gedung pemerintahan, bentrokan terjadi sporadis di beberapa wilayah di Ibu Kota Dhaka mengakibatkan banyak korban jiwa, 115 orang meninggal dunia, 400 orang  mengalami luka-luka.

Meskipun kebijakan alokasi penerimaan PNS telah dirubah oleh Mahkamah Agung Bangladesh dari alokasi 30 persen menjadi 5 persen, bahkan sampai sistemnya telah dibuat 93 persen kuota PNS dialokasikan untuk masyarakat umum berdasarkan prestasi, satu persen ditujukan ke anggota kelompok etnis minoritas, dan satu persen kuota terakhir untuk transgender dan penyandang disabilitas. Akan tetapi para pengunjuk rasa tetap melakukan aksi demonstrasi melawan pemerintah. Bahkan tuntutan melebar pada isu keadilan, yaitu kerusuhan sebelumnya banyaknya pengunjuk rasa yang meninggal dunia, pembebasan para pemimpin demonstran yang ditahan, pemulihan layanan internet, dan pengunduran diri para Menteri Pemerintah.

Kerusuhan juga menyebabkan lebih dari 800 tahanan melarikan diri dari penjara dengan membawa 85 senjata api dan 10.000 butir amunisi, hanya 58 tahanan yang ditangkap. Demonstrasi juga terjadi di negara-negara lain yang dihuni komunitas warga Bangladesh seperti London, Inggris dan New York, AS. Gelombang protes tersebut merupakan tantangan paling serius bagi pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina, sejak menjadi Perdana Menteri Bangladesh yang ke-10 yang memerintah dari tahun 1996 – 2001 dan dari 2009 – 2024. Ia adalah anak sulung dari Sheikh Mujibur Rahman, Presiden pertama Bangladesh. Namun pada akhirnya ia mengikuti kehendak demonstran dengan mengeluarkan pernyataan pengunduran diri dari jabatannya dengan alasan tidak menambah korban lebih banyak lagi.

Selanjutnya, para mahasiswa; sebagai motor penggerak aksi massa; mengajukan Muhammad Yunus sebagai pemerintahan sementara dan menolak pemerintahan pimpinan militer. Muhammad Yunus dianggap simbol perlawanan terhadap pemerintah, dan musuh politik Sheikh Hasina. Ia ditunjuk sebagai pemimpin sementara di usianya ke-84 tahun dengan alasan pernah meraih Nobel perdamaian, pelopor keuangan mikro, yang membantu mengangkat masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya, sehingga dijuluki “bankir kaum miskin”.

Dalam histori politiknya, Muhammad Yunus dipuji banyak kalangan masyarakat kelas bawah karena mempelopori penggunaan pinjaman mikro untuk kaum miskin. Namun berbeda dengan pandangan Sheikh Hasina; yang berkuasa pada tahun 2008 menganggapnya sebagai musuh masyarakat dan menuduhnya sebagai “Penghisap darah orang miskin”. Saat menjabat Perdana Menteri, Sheikh Hasina melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Muhammad Yunus dan di vonis hukuman enam bulan penjara, hingga saat itu statusnya dibebaskan dengan jaminan, sembari mengajukan banding atas hukumannya tersebut. Namun hal ini berbanding terbalik di tengah krisis politik yang tak terarah, Muhammad Yunus-lah yang muncul sebagai tokoh yang disukai oleh para pemimpin protes mahasiswa, sebab ia membawa Bangladesh kembali ke stabilitas ekonomi, sebagai penasihat utama bagi pemerintahan sementara.

Di sisi lain, muncul spekulasi dalam wawancaranya Sheikh Hasina dengan Economic Times menyatakan bahwa dibalik kerusuhuan Bangladesh disinyalir ada keterlibatan pihak Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhankan pemerintahannya, yang menjadi penyebabnya adalah penolakan terhadap pihak AS dalam pembangunan pangkalan militer di pulau Saint Martin.

Pulau Saint Martin adalah pulau kecil yang terletak di dekat ujung Selatan Bangladesh, sekitar 9 km Selatan ujung semenanjung Cox’s Bazar-Teknaf, 8 km di sebelah Barat pantai Barat Laut Myanmar, di muara Sungai Naf. Pulau ini hanya dapat dicapai dengan kapal atau perahu. Meskipun Bangladesh mengelola pulau tersebut, Myanmar juga mengklaimnya. Pasukan Myanmar terkadang menargetkan nelayan dari pulau tersebut di laut. Pulau St. Martin telah menjadi hotspot geopolitik karena lokasinya yang strategis dekat dengan jalur laut vital yang penting untuk perdagangan global dan kedekatannya dengan sumber daya alam. Kondisi tersebut berfungsi sebagai pintu gerbang ke Samudra Hindia, menjadikannya penting bagi keamanan regional dan kepentingan ekonomi. Lokasinya yang dekat dengan Selat Malaka, yaitu salah satu rute perdagangan maritim tersibuk di dunia, Pulau St. Martin memiliki nilai strategis yang signifikan. Oleh karena itu, adanya keberadaan pangkalan militer di pulau itu memberi kemampuan pengawasan di Teluk Benggala yang tak tertandingi, termasuk pengawasan investasi dan kegiatan Tiongkok di wilayah sekitar Selat Malaka.

Spekulasi lain menguat, kala seorang diplomat senior AS yang mengunjungi Dhaka pada bulan Mei 2024 berusaha untuk menekan Sheikh Hasina agar berinisiatif melawan Tiongkok. Dalam sebuah konferensi pers pada bulan Desember 2023, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova berpendapat bahwa jika Hasina kembali berkuasa dalam pemilihan umum 2024, AS akan menggunakan semua kekuatannya untuk menggulingkan pemerintahannya. AS akan menciptakan situasi seperti “Arab Spring“ untuk membawa perubahan rezim tersebut. Di dalam laporan-laporan utama sering menyebutkan bahwa selama bertahun-tahun AS telah mengincar Pulau St. Martin digunakan untuk pangkalan angkatan udara keduanya di wilayah tersebut. 

Sheikh Hasina menambahkan juga bahwa AS mencoba mengambil alih pulau tersebut, dengan menjanjikan ia akan terpilih kembali dalam Pemilu 2024 tanpa hambatan dengan mengizinkan AS mendirikan pangkalan angkatan udara di pulau tersebut. Dikabarkan pernah disinggung rencana AS untuk membentuk negara kecil dengan mengambil bagian dari Bangladesh dan Myanmar, seperti yang terjadi di Timor Leste.

Adanya peran kekuatan asing dalam menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina menjadi bahan perbincangan, sepak terjang United State Agency for International Development (USAID) di Bangladesh selalu menjadi topik. Lembaga donor internasional USAID memang sangat giat dan jelas beroperasi di negara tersebut. Organisasi kepanjangan Pemerintahan AS  memang selalu identic dengan kiprah menjalankan kepentingan AS di luar negeri. Selain Bangladesh, tuduhan yang sama bagi USAID juga terlibat langsung dalam pergantian rezim di Nikaragua dan Venezuela.

Tuduhan selanjutnya banyak laporan bahwa AS mencoba mencampuri Pemilu di Bangladesh dengan menjatuhkan sanksi terhadap Rapid Action Battalion (RAB) Bangladesh dan beberapa pejabat pemerintah termasuk partai berkuasa Awami League, dengan pembatasan visa bagi pejabat-pejabatnya. AS juga memberikan dukungan kepada Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang beraliran Islam dan sekutu Jihadisnya Jamaat-e-Islami selama protes terhadap pemerintahan yang dipimpin PM Sheikh Hasina. AS dan negara-negara Barat lainnya berharap pemerintahan Liga Awami akan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara, serta membebaskan semua pemimpin BNP dan Jamaat yang dipenjara untuk memastikan pemilihan umum yang “bebas dan adil”. Namun terlepas dari polemik yang terjadi di Bangladesh, India, dan China tetap mendukung Sheikh Hasina dalam menghadapi tekanan AS.

Adanya isu upaya pembangunan pangkalan militer AS dan pembentukan negara kecil di pulau Saint Martin, tentunya tantangan yang besar ini sangat berdampak bagi kawasan Asia. Akan tetapi terlepas dari konflik-konflik di atas, ketidakmampuan pemerintah dalam penyelesaian isu-isu domestik, membuktikan lemahnya legitimasi pemerintah. Negara-negara dunia ketiga; termasuk Indonesia; perlu menyikapi masalah demokrasi internal di negaranya supaya tidak menjadi titik lemah yang mudah dimanipulasi pihak asing yang berkepentingan untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaannya. Kondisi legitimasi pemerintah yang lemah dapat membuka celah dan dimanfaatkan oleh pihak luar yang tentunya akan merugikan bangsa dan negara, memperburuk keadaan, dan kemajuan sebuah bangsapun hanya halusinasi.

Baca juga: Strategi Politik Bebas Aktif Indonesia: Menavigasi Hegemoni Global dan Meningkatkan Diplomasi Multilateral