Sekolah Rakyat: Sistem Pembelajaran, Guru, Kurikulum, 53 Lokasi

13 April 2025 – Sekolah Rakyat: Sistem Pembelajaran, Guru, Kurikulum, 53 Lokasi

Kabar gembira bagi anak-anak dari keluarga miskin di seluruh Indonesia! Program Sekolah Rakyat, inisiatif pendidikan berasrama 100% gratis yang digagas pemerintah, akan segera beroperasi. Sebanyak 53 lokasi ditargetkan siap menerima siswa paling cepat pada Juli 2025, menyambut tahun ajaran 2025/2026.

Sekolah Rakyat, yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA, hadir sebagai upaya konkret pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. Program ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Siapa Sasaran Sekolah Rakyat?

Calon siswa Sekolah Rakyat akan diidentifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program ini tidak akan mengambil siswa dari sekolah yang sudah ada, melainkan fokus pada anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 yang kemungkinan besar putus sekolah dan tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Keunikan Sistem Pembelajaran Sekolah Rakyat: “Multi Entry Multi Exit”

Sekolah Rakyat akan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dari sekolah konvensional. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan konsep “multi entry multi exit”, yang berarti siswa dapat masuk kapan saja tanpa terikat tahun ajaran dan mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kecepatan masing-masing.

“Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” ujar Mu’ti, menekankan bahwa fokus utama adalah pada proses belajar dan pembentukan karakter siswa melalui sistem berasrama.

Guru Profesional dan Penuh Waktu untuk Sekolah Rakyat

Kualitas tenaga pendidik menjadi prioritas dalam program ini. Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pendataan guru di 53 lokasi yang siap.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan bahwa kualifikasi guru Sekolah Rakyat akan mensyaratkan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bersedia mendidik penuh waktu di lingkungan sekolah berasrama. “Yang pertama ia harus full time, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” tegasnya. Prioritas status guru akan diberikan kepada PNS, diikuti PPPK yang sudah memiliki penempatan, dan kemudian PPPK Paruh Waktu.

Kurikulum Holistik: Formal dan Karakter

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara komprehensif dengan pendekatan individual berdasarkan pemetaan kemampuan awal siswa. Sesuai Inpres No 8 Tahun 2025, penyusunan kurikulum akan melibatkan berbagai pihak:

• Kemensos: Bertanggung jawab atas kurikulum yang berlandaskan sekolah formal dan sekolah karakter.
• Kemendikdasmen: Bertanggung jawab atas kurikulum yang berlandaskan sekolah formal.
• Kemenag: Bertanggung jawab atas kurikulum pendidikan agama sebagai dasar pembentukan karakter.

Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga untuk Kesuksesan Sekolah Rakyat

Implementasi Sekolah Rakyat melibatkan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga, menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap program ini:

• Kemensos: Pembentukan, penyelenggaraan, penyiapan kurikulum (formal & karakter), serta sarana dan prasarana.
• Kemendikdasmen: Penyediaan guru, tenaga pendidik, dan siswa, serta penyusunan kurikulum formal.
• Kemenag: Penyediaan guru agama dan penyusunan kurikulum pendidikan agama.
• BKN: Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan.
• Kementerian PU: Dukungan sarana dan prasarana strategis.
• Kementerian Komunikasi dan Digital: Dukungan sistem dan jaringan.
• BPKP: Pendampingan dan pengawasan akuntabilitas.
• TNI: Dukungan pendampingan SDM serta penyiapan dan pemanfaatan sarana-prasarana.
• Polri: Penjagaan keamanan dan ketertiban.

53 Lokasi Siap Sambut Siswa Baru

Saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Infrastruktur pendukung telah tersedia di berbagai tempat, termasuk 41 Sentra dan Balai Kemensos, 9 lokasi di Jawa Timur, 2 universitas, dan 1 lokasi di Sulawesi Selatan.

Dengan persiapan yang matang dan sinergi antar lembaga, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi terobosan penting dalam upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang kurang beruntung. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi terkait pembukaan pendaftaran siswa dan guru Sekolah Rakyat yang akan diumumkan dalam waktu dekat.