Perjuangan di 80 Tahun Indonesia Merdeka

Oleh: Irjen Pol Chaidir
Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI

Jakarta, 16 Agustus 2025 – Peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945. Indonesia telah melalui berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial, termasuk tantangan geopolitik yang terus memengaruhi arah pembangunan nasional. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2025 mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema ini mencerminkan visi pemerintahan untuk memperkuat persatuan nasional, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan global.

Berbagai kegiatan nasional dirancang untuk memeriahkan peringatan ini, termasuk Doa Kebangsaan di Kawasan Tugu Proklamasi dan Merdeka Run 8.0K. Pemerintah Daerah Khusus Jakarta juga memberikan insentif seperti tarif khusus transportasi publik sebesar Rp80 dan libur nasional pada 18 Agustus 2025 untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam semangat kemerdekaan. Namun, peringatan ini tidak hanya sekadar seremonial. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi capaian bangsa, terutama dalam konteks pemerintahan saat ini dan dinamika geopolitik global.

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, terus berupaya mempertahankan kedaulatan dan relevansinya di tengah persaingan global.
Pada 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan visi “Indonesia Maju” dengan fokus pada kolaborasi inklusif dan partisipasi masyarakat.

Beberapa kebijakan utama yang menonjol meliputi:

• Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Pemerintah mendorong program-program seperti diskon belanja nasional hingga 80% melalui kolaborasi dengan pelaku usaha retail, serta penguatan infrastruktur transportasi publik di Jakarta dengan tarif khusus selama peringatan kemerdekaan.
• Penguatan Identitas Nasional: Kegiatan seperti Doa Kebangsaan dan Kirab Bendera menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan menekankan toleransi dan pluralisme.
• Diplomasi dan Pembangunan Manusia: Pemerintah aktif dalam forum internasional, seperti ASEAN, untuk mempromosikan pembangunan manusia yang inklusif dan tangguh.
  Namun, pemerintahan saat ini juga menghadapi tantangan domestik. Beberapa unggahan di media sosial menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap korupsi yang masih merajalela, minimnya lapangan kerja, dan kesulitan generasi muda dalam aktualisasi diri. Selain itu, aksi mahasiswa seperti yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Juli 2025 menuntut penegakan hukum yang lebih tegas dan pengusutan kasus-kasus korupsi, mencerminkan ketegangan sosial-politik yang masih ada.
  Sedangkan dinamika geopolitik global pada 2025 ditandai dengan ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, serta isu-isu seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan konflik regional. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar dan anggota Asean, memiliki peran strategis dalam menavigasi dinamika ini.
• Politik Luar Negeri Bebas-Aktif: Indonesia tetap memegang prinsip bebas-aktif dalam politik luar negerinya, sebagaimana diwarisi dari era Soekarno dan Hatta. Prinsip ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan kontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada 2025, Indonesia menunjukkan sikap proaktif dengan menyambut baik pengakuan negara Palestina oleh Inggris dan Prancis, menegaskan posisinya sebagai pendukung perdamaian global.
• Tantangan Geopolitik Regional: Indonesia menghadapi tantangan di kawasan Asia Tenggara, termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan dan stabilitas di Timor Leste serta Papua Nugini. Pengalaman sejarah, seperti konflik dengan Belanda di Papua pada 1961-1962, menunjukkan kompleksitas isu kedaulatan wilayah.
• Ekonomi dan Ketahanan Pangan: Pemerintahan Prabowo Subianto pada 2025 menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas, dengan program seperti lumbung pangan nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Namun, tantangan geopolitik seperti blokade perdagangan atau fluktuasi harga komoditas global dapat memengaruhi keberhasilan program ini. Ketergantungan pada pasar internasional untuk bahan baku atau energi menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap tekanan geopolitik, seperti embargo atau gangguan rantai pasok.
• Persaingan Global dan Kemandirian: Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan ekonomi pada asing melalui penguatan industri manufaktur dan investasi dalam sumber daya manusia. Namun, persaingan geopolitik, seperti pengaruh Tiongkok melalui Belt and Road Initiative atau tekanan perdagangan dari Barat, memerlukan strategi diplomasi yang cerdas untuk menjaga kedaulatan ekonomi.