Strategi Politik Bebas Aktif Indonesia: Menavigasi Hegemoni Global dan Meningkatkan Diplomasi Multilateral

05 Maret 2025 – Strategi Politik Bebas Aktif Indonesia: Menavigasi Hegemoni Global dan Meningkatkan Diplomasi Multilateral.

Berakhirnya Perang Dingin pada 1990-an mengubah lanskap geopolitik dunia secara signifikan. Runtuhnya Uni Soviet dan bersatunya Jerman menandai dominasi blok Barat yang terus memperkuat pengaruhnya, termasuk melalui North Atlantic Treaty Organization (NATO). Ketimpangan kekuatan global ini mendorong negara-negara non-Barat untuk memperkuat kerja sama multilateral demi menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat (AS).

Peran Indonesia dalam BRICS dan Diplomasi Multilateral

Sebagai negara dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terus mencari peluang dalam forum global untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi bergabung dalam BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keputusan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, memperjuangkan perdagangan bebas yang lebih adil, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang semakin kompetitif.

Selain BRICS, terdapat organisasi multilateral lain yang memiliki peran strategis dalam geopolitik global, yaitu Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Meski terbentuk sejak 1996, banyak kalangan di Indonesia belum sepenuhnya memahami peran organisasi ini. Awalnya dikenal sebagai ‘Shanghai Five’, SCO didirikan oleh China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan dengan tujuan memperkuat stabilitas regional dan menghadapi tantangan geopolitik. Seiring waktu, organisasi ini berkembang pesat dengan masuknya India, Pakistan, dan Iran sebagai anggota penuh.

Pentingnya SCO bagi Indonesia

SCO kini menjadi organisasi regional terbesar di dunia, mencakup 60% wilayah Eurasia dan lebih dari tiga miliar penduduk. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek geopolitik dan geoekonomi, tetapi juga keamanan global. Indonesia bisa memperoleh banyak manfaat dari SCO, khususnya dalam menghadapi ancaman separatisme, terorisme, dan narkoterorisme. Komite Eksekutif Struktur Antiteroris Regional (RATS) yang berada di bawah SCO memiliki fokus utama dalam menangani ancaman-ancaman tersebut, termasuk kejahatan dunia maya seperti terorisme siber dan ransomware.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki perbatasan luas, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga kedaulatan nasional. Kejadian seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta Timor Timur menjadi pelajaran berharga bahwa stabilitas kawasan harus tetap dijaga melalui kerja sama strategis. Dengan bergabung dalam forum seperti SCO, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam melindungi integritas wilayahnya serta mencegah campur tangan asing dalam urusan domestik.

Menjaga Keseimbangan dalam Politik Luar Negeri

Meskipun keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan kemungkinan kerja sama lebih lanjut dengan SCO menjanjikan banyak keuntungan, pemerintah perlu bersikap hati-hati dalam memilih aliansi strategis. Misalnya, inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas oleh China sering dikritik karena kurang transparan dan berpotensi membuat negara penerima terjebak dalam utang. Beberapa negara seperti Tajikistan, Kirgistan, dan Pakistan telah mengalami kesulitan akibat persyaratan pinjaman yang ketat dari proyek ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum terlibat dalam kerja sama serupa.

Kesimpulan

Dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berubah, Indonesia harus tetap konsisten dengan prinsip politik bebas aktif. Bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan memperjuangkan sistem perdagangan global yang lebih adil. Sementara itu, potensi keterlibatan Indonesia dalam SCO juga menawarkan peluang besar dalam memperkuat keamanan nasional serta menghadapi ancaman transnasional.

Dengan strategi diplomasi yang cermat, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan dalam berbagai organisasi internasional guna menjaga kepentingan nasional, memperkuat ekonomi, serta memperjuangkan stabilitas global. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengedepankan kebijakan luar negeri yang fleksibel dan adaptif agar tetap relevan di tengah perubahan tatanan dunia yang semakin kompleks.